MANAJAMEN KEUANGAN SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Sekolah adalah sebuah aktifitas
besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen
yang di maksud adalah Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan
didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan
independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa
sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat
pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena
keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis
mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian
tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi
kebutuhan anak didik.
Salah satu unsur yang penting
dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik
yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting
hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang
dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika
dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus
dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur.
Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh
semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya yang beragam antara sekolah
yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya
tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa
yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya
pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung
masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan
keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena
sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut
oleh masyarakatnya.
Dilatar
belakangi oleh permasalahan tersebut di atas, penulis menyusun sebuah makalah
yang membahas tentang pengelolaan manajemen keuangan sekolah.
1.2
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi
permasalahan dan diungkapkan dalam makalah ini adalah :
1 Apakah Pengertian
Manajemen Keuangan?
2 Apakah Tugas Manajer
Keuangan?
3 Bagaimanakah Proses
Pengelolaan Keuangan di Sekolah?
4 Darimanakah Sumber-sumber Keuangan
Sekolah?
5 Bagaimanakah Penyusunan RAPBS?
6 Bagaimanakah Pengelolaan Anggaran
Sekolah?
7 Kemanakah Keuangan Sekolah
Dipertanggungjawabkan?
8 Bagaimana
Pengelolaan Manajemen Keuangan di Universitas?
1.3 MANFAAT
Dengan dibuatnya makalah ini
diharapkan pembaca dapat memperoleh
informasi mengenai Manajemen Keuangan Pendidikan, dengan demikian semoga mahasiswa akan dapat memahami
lebih jauh dan tidak buta akan manajemen pendidikan yang ada di lembaga
pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen keuangan merupakan salah
satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya
kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi
manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan
melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan atau pengendalian.
Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber
pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Menurut Depdiknas (2000) bahwa
manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang
meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan
sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan,
pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada
suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:
1.
Pemerintah, baik pemerintah pusat,
daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan
bagi kepentingan pendidikan;
2.
Orang tua atau peserta didik;
3.
Masyarakat, baik mengikat maupun
tidak mengikat.
Berkaitan dengan peneriman keuangan dari orang tua dan
masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional1989 bahwa
karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana
pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi
pengeluaran meliputin biaya rutin dan biaya pembangunan.
Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun
ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional,
biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang
habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau
pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan
furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak
habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus
dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran,
penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif,
efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Komponen utama manajemen keuangan meliputi:
1.
Prosedur anggaran;
2.
Prosedur akuntansi keuangan;
3.
Pembelajaran, pergudangan dan
prosedur pendistribusian;
4.
Prosedur investasi;
5.
Prosedur pemeriksaan.
Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menagnut azas
pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat
yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala
tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun
bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan
dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai
dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala sekolah dalam hal ini, sebagai manajer, berfungsi sebagai
otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran.
Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban
melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan,
juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.
2.2 PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen keuangan sekolah perlu
memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48
menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip
efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing
prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan
efisiensi.
1. Transparansi
Transparan berarti adanya
keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam
mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang
transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga
pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian
penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan
sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan
pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.
Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai.
Beberapa informasi keuangan yang
bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana
anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan
pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa
saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang
tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang
tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini
menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi
seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam
menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka
pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban
dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar
utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi
para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan
berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di
setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana
kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah,
biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
3. Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan
efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti
sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan
dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative
outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka
mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas
hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative
outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara
masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang
dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat
dilihat dari dua hal:
a) Dilihat Dari Segi Penggunaan Waktu, Tenaga Dan Biaya
Kegiatan dapat dikatakan efisien
kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai
hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara
penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada
gambar berikut ini:
Hubungan
penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan
Pada gambar di atas menunjukkan
penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A
dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.
b) Dilihat Dari Segi Hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien
kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil
sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam efisiensi tersebut
dapat dilihat dari gambar berikut ini:
Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu dan ragam hasil yang
diperoleh
Pada gambar di atas menunjukkan
penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak
efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D
paling efisien.
Tingkat efisiensi dan efektivitas
yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara
memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan
bertanggung jawab.
2.3 TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN
Melalui kegiatan manajemen keuangan
maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan
pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai
pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan
manajemen keuangan adalah:
1.
Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2.
Meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3.
Meminimalkan
penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana,
menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban
keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Tujuan
utama manajemen keuangan adalah:
1.
Menjamin agar dana yang tersedia
dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk
diinvestasikan kembali.
2.
Memelihara barang-barang (aset)
sekolah
3.
Menjaga agar peraturan-peraturan
serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan
dilaksanakan.
2.4 TUGAS
MANAJER KEUANGAN
Dalam
pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi
Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi
wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran
anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan
otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang
melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan
membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala
Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi
Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan
fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam.
Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga
dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.
Manajer
keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara
mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut
untuk membiayai kebutuhan sekolah.
Tugas
manajer keuangan antara lain:
1. Manajemen
untuk perencanaan perkiraan.
2. Manajemen
memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya
3. Manajemen
kerjasama dengan pihak lain
4. Penggunaan
keuangan dan mencari sumber dananya
Seorang
manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamin. Hal ini
penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan
berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan
sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu
strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain:
1. Strategic
Planning
Berpedoman
keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari
luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan
financial.
2. Strategic
Management
Upaya
mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur
organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
3. Strategic
Thinking
Sebagai
kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.
2.5 MANAJEMEN
KEUANGAN SEKOLAH
Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah
keuangan, demikian pula sekolah. Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah
pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),
uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung
dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.
Di bawah ini kami kemukakan beberapa instrumen
(format-format) yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah
tersebut.
1.
Manajemen Pembayaran SPP
Dasar hukum penyusutan SPP adalah keputusan bersama tiga
menteri yaitu:
-
Menteri P&K (No.0257/K/1974)
-
Menteri dalam negeri (No.221 Tahun 1974)
-
Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 1974
SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti
yang ditunjukkan pada pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu penyelengaraan
sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi.
Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah:
-
Pengadaan alat atau bahan manajemen
-
Pengadaan alat atau bahan pelajaran
-
Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB
-
Pengadaan perpustakaan sekolah
-
Prakarya dan pelajaran praktek
Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala
sekolah dalam pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggungjawab
dalam penerimaan, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama
dan penyelenggaraan sekolah.
2.
Manajemen Keuangan Yang Berasal Dari Negara (Pemerintah)
Yang dimaksud keuangan dari Negara ialah meliputi pembayaran
gaji pegawai atau guru dan belanja barang. untuk pertanggungjawaban uang tersebut
diperlukan beberapa format sebagi berikut:
a.
Lager gaji (daftar permintaan gaji)
b.
Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang)
3.
Lain-lain
Sudah menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan sering
mempunyai sangkut paut tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam
hubungan ini misalnya kegiatan arisan di sekolah koperasi antar guru dan
lain-lain
Oleh karenanya kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib
mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya,
usaha pembinaan kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan data tersebut.
Maka penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah
sebagai berikut:
a)
Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
b)
Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
c)
Menentukan program kerja dan rincian program
d)
Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
e)
Menghitung dana yang dibutuhkan
f)
Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
2.6 SUMBER-SUMBER
KEUANGAN SEKOLAH
1. Dana
dari Pemerintah
Dana dari
pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan
(DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana
ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK
biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran
dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan
Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan
dana rutin (DIK) harus benarbenar sesuai dengan mata anggara tersebut.
Selain DIK, pemerintah sekarang juga
memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara
berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
2. Dana
dari Orang Tua Siswa
Pendanaan
dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan
dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite
sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :
a. Dana tetap
bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua
setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
b. Dana
incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali
selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
c.
Dana
sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang
dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu
ikatan apapun.
3. Dana dari
Masyarakat
Dana ini biasanya
merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota
masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu
sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari
kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan
pendidikan.
Dana ini ada yang diterima dari
perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik
milik pemerintah maupun milik swasta.
4. Dana
dari Alumni
Bantuan dari
para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk
uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang
dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak
mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran
kegiatankegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang
diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara
reuni atau lustrum sekolah.
5. Dana
dari Peserta Kegiatan
Dana ini
dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan
kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer,
kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.
6. Dana
dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Ada beberapa
sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini
merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang
pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya
koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
2.7 PROSES
PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKOLAH
Komponen
keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya
kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain,
setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.
Dalam
tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara mengatur
lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana,
kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya.
Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan
masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan
dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan
saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional
Sekolah.
Muchdarsyah
Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap
penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan
adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan
anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business,
keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat
pengelola.
Proses
pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan
anggaran
2. Strategi
mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan
keuangan sekolah
4. Pengawasan
dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban
Pemasukan
dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan
RAPBS, antara lain:
1. Penerimaan
2. Penggunaan
3. Pertanggungjawaban
2.8 PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH YANG EFEKTIF
Pengelolaan
akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama
smua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai
berikut :
1.
Merancang
suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada
tahun pelajaran yang bersangkutan.
2.
Melakukan
inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
3.
Melakukan
peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana
pendukung yang dapat dihimpun.
4.
Menetapkan
prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang
bersangkutan.
5. Melakukan
perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan
(Depdiknas, 2000 : 178 – 179)
6.
Menuangkan
perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah
disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
7.
Pengesahan
dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang
Dengan
tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat
mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber
dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai
kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori
pembiayaan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan,
rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
2. Peningkatan
kegiatan dan proses belajar mengajar.
3. Peningkatan
kegiatan pembinaan kesehatan
4. Dukungan
biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
5. Kegiatan
rumah tangga sekolah dan BP3
Dana yang
tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan
sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat
disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk
mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun
pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya
dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung
secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana
yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa
kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa
(SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah
siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada
masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian
sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan
tertentu dapat dicapai secara nasional.
2.9 PENYUSUNAN RAPBS
Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana
pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan.
RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas,
pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja
dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru,
komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap
tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi
kebutuhan sekolah secara optimal.
Prinsip Penyusunan RAPBS, antara
lain:
1.
RAPBS harus
benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur,
bertanggung jawab, dan transparan.
2.
RAPBS harus
ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka
di sekolah.
3.
Dalam
menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan
dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.
Proses Penyusunan RAPBS meliputi:
1.
Menggunakan
tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana
pengembangan sekolah
2.
Menghimpun,
merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai
bidang yang luas cakupannya,
3.
Menyelesaikan
analisis kebutuhan,
4.
Memprioritaskan
kebutuhan,
5.
Mengonsultasikan
rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
6.
Mengidentifikasi
dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
7.
Menggambarkan
rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan
hingga evaluasi.
2.10 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH
Kepala
sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai
penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap
triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan
kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka
dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua
siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
2.11 MANAJEMEN KEUANGAN DI UNIVERSITAS
Di hampir
setiap negara di Eropa prinsip-prinsip New Public Management (NMP) yang
menggabungkan devolusi otonomi keuangan jauh dari negara terhadap
lembaga-lembaga, dan kemudian, dalam institusi, turun untuk menghabiskan unit
di wajah batubara, telah mengambil terus. Di masa lalu hanya di Inggris dan
Irlandia, di Eropa, adalah universitas diberi hibah blok dan kiri untuk
mengelola dirinya, serentak universitas Austria harus beroperasi di bawah
otoritas pendanaan dari delapan pegawai seumur hidup sipil di Kementerian yang
menguasai aliran dana untuk seluruh sistem, misalnya furnitur biaya, atau
pemeliharaan bangunan atau pengeluaran perpustakaan pada buku, dan tidak pernah
berbicara satu sama lain - menggantung atas dari era Prusia yang berlanjut
sampai tahun 1980-an. Dalam hampir semua sistem pendidikan tinggi saat ini
universitas memiliki anggaran dan harus mengendalikan mereka meskipun ada
variasi: misalnya, di Swedia negara tetap bertanggung jawab untuk bangunan dan
pemeliharaan bangunan. Kemerdekaan mungkin agak berbeda dalam hal kebebasan
lembaga untuk mengalokasikan sumber daya internal, kebebasan untuk meminjam
dibatasi untuk hanya beberapa sistem, tetapi hampir di mana-mana universitas
memperoleh kemerdekaan anggaran dengan negara mempertahankan fungsi pengawasan
dan akuntabilitas yang membutuhkan, karena semakin ukuran dan kompleksitas
anggaran institusi individu sehingga negara tidak bisa lagi mengelola fungsi
itu sendiri dan keinginan untuk down load tanggung jawab untuk melakukannya
kepada lembaga. Di Jepang revolusi NPM terbesar dari semua berlangsung di mana,
dari 1 st April 2004, negara mentransfer anggaran universitas dalam
satu langkah dari yang sepenuhnya terintegrasi ke keuangan sendiri Kementerian
untuk manajemen universitas individu dan memaksakan anggaran dipotong juga,
Universitas-universitas Jepang dalam kekacauan karena mereka tidak tahu biaya
mereka, tidak ada sejarah akuntansi untuk pengeluaran terhadap anggaran dan
tidak ada pengalaman dalam mengalokasikan sumber daya sendiri.
a. Anggaran Perencanaan dan Strategi Kelembagaan
Dalam keuangan kondisi
modern terletak di jantung strategi akademik dan strategi real institusional -
ketiganya harus sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini
penting untuk tidak membiarkan keuangan mendominasi tetapi untuk melihatnya
sebagai platform di mana komponen lainnya didasarkan. Sebuah rencana strategis
yang tidak bisa ditampilkan secara finansial layak tidak berharga, memang lebih
buruk dari itu, berbahaya, karena kemungkinan kuat bahwa hal itu akan
destabilisasi oleh kekurangan keuangan di tahun 2 atau 3 tahun dari rencana.
Tapi menarik berbagai komponen rencana dan semua ide-ide untuk pengembangan
bersama adalah proses yang sulit dan tak satu pun yang dapat dilakukan oleh
seorang perencana memuaskan tunggal yang bekerja jauh di nya atau kantornya:
harus melibatkan berbagai kelompok akademisi dan administrator, termasuk tim
anggaran keuangan bekerja erat bersama-sama. Amplop keuangan perlu ditentukan
sejak awal dan dalam konteks Inggris setidaknya akan menyarankan bertujuan
untuk surplus 3% di Tahun 5 dari rencana dan bekerja kembali dari itu sehingga
anggaran dengan angka bottom line disiapkan untuk masing-masing tahun terhadap
5 Tahun direncanakan giliran. Rencana tersebut harus ditinjau dan direvisi
setiap tahun dan proses untuk melakukannya merupakan elemen penting dari
manajemen kelembagaan. Dalam universitas yang dinamis ide-ide baru untuk
pengembangan akan muncul setiap tahun, kebutuhan tak terduga baru akan muncul,
atau masalah akan muncul di sisi infrastruktur / properti / perkebunan. Ini
perlu dimasukkan ke dalam rencana keuangan. Perencanaan tersebut harus melawan
mengabaikan isu spektakuler infrastruktur: pemikiran modern menunjukkan bahwa
Anda perlu berinvestasi setara dengan 4 sampai 5% dari nilai pertanggungan aset
fisik suatu lembaga secara tahunan dalam rangka memenuhi biaya pembaharuan dan
peningkatan bangunan dan peralatan. Setiap lembaga membutuhkan rencana
perawatan jangka panjang memperluas lebih dari 15 tahun jika ingin memiliki
masa depan yang berkelanjutan. Semua terlalu sering dalam proses ide-ide baru
akan bersaing dengan perkiraan biaya infrastruktur, kita tahu bahwa dalam
periode krisis keuangan universitas memotong anggaran biaya pemeliharaan staf
akademik pertama dan terakhir. Namun dalam sebuah lingkungan di mana negara
semakin kurang cenderung untuk mensubsidi penurunan institusional adalah
penting bahwa universitas menolak termism pendek dan berkomitmen untuk masa
depan yang berkelanjutan.
Lima tahun tempat
perencanaan keuangan sangat penting pada peramalan, selalu latihan sulit ketika
faktor yang tidak pasti begitu banyak perlu diperhitungkan dan ketika variasi
dari 1% atau 2% pada pendapatan atau pengeluaran dapat membuat semua perbedaan
untuk menghasilkan tingkat surplus yang diperlukan. Ini adalah praktik yang
baik untuk memantau grafik dengan komponen utama dari rencana keuangan untuk
menguji selama periode tahun seberapa akurat peramalan telah. Peramalan ini
pasti bukan ilmu pasti dan optimisme dan pesimisme dapat mempengaruhi rencana
bahkan lebih dari perubahan mendalam. Sebuah ramalan pendapatan fee di luar negeri
atau pendapatan penelitian eksternal yang selalu lebih optimis kemudian dapat
menjadi faktor yang akan diambil diperhitungkan. Sama jika belanja pemeliharaan
kurang tinggi daripada dianggarkan mungkin mengingatkan salah satu kegagalan
efisiensi dalam pengelolaan perkebunan.
b. Alokasi Sumber Daya
Alokasi sumber daya
berlaku di berbagai tingkatan di semua lembaga. Pada tingkat makro, seperti
tergambar dalam pilihan lima tahun rencana keuangan harus dibuat antara, seperti
yang telah kita lihat, mempertahankan tingkat infrastruktur, biaya modal untuk
bangunan baru dan perkembangan akademik baru. Kadang-kadang pilihan ini mungkin
melibatkan menetapkan target penghematan untuk daerah tertentu serta target
investasi. Alokasi untuk pengembangan modal, seperti, misalnya, untuk sekolah
bisnis berkembang, mungkin dengan harapan memperluas pendapatan berulang.
Alokasi sumber daya strategis jenis ini adalah fitur penting dari proses
perencanaan strategis dan memerlukan operasi canggih penghakiman atas dasar
informasi keuangan yang sehat. Keputusan tersebut akan, di universitas energik,
menjadi kompetitif - berapa banyak dari arus kas atau kapasitas pinjaman dapat
berkomitmen untuk proyek X dibandingkan dengan proyek Y? Apa yang ada di
kepentingan terbaik dari lembaga - pengembangan modal baru untuk departemen X
atau sumber daya untuk meningkatkan staf / mahasiswa rasio di universitas atau
untuk memperkuat administrasi ditekan keras? Sebagian besar alokasi tersebut
memiliki keduanya berulang dan implikasi modal.
Setelah alokasi
berulang keseluruhan telah dibuat untuk tujuan akademik langsung proses sumber
daya kedua alokasi biasanya mengambil alih untuk mendistribusikan sumber daya untuk
departemen akademis atau fakultas. Banyak universitas kini bergantung pada
Sumber Daya Mekanisme yang sangat diformulasikan Alokasi (RAM) yang
mengalokasikan sumber daya terhadap campuran data siswa dan staf, bukti
keberhasilan penelitian atau indikator kualitas lainnya, dan biaya dari
disiplin ilmu masing-masing. RAM adalah subyek dari banyak literatur teknis
tetapi kita harus mencatat bahwa sisi teknis dapat menyembunyikan kebijakan
penting dan keputusan organisasi yang sering tidak sepenuhnya diperdebatkan:
RAM formula mengandung insentif untuk unit akademis
untuk mengembangkan cara-cara tertentu.
Apakah RAM hanya
mencerminkan formula alokasi atau negara telah memberlakukan kebijakan
universitas sendiri penilaian?
RAM dapat pahala
misalnya keberhasilan dalam penelitian (dan karenanya menghukum kurangnya
keberhasilan) atau mungkin mencoba untuk memberikan penghargaan kepada semua
unit akademik yang sama.
Apa saja yang termasuk
dalam rumus RAM dan apa yang diputuskan judgementally dapat bervariasi misalnya
apakah unit akademik memiliki kekuatan untuk membuat posting baru atau yang
disediakan untuk tubuh mengalokasikan?
Adalah unit akademik
yang dana dialokasikan fakultas / sekolah atau departemen? Jika yang pertama
ada implikasi organisasi untuk kekuasaan dekan dan adanya proses fakultas /
sekolah alokasi sumber daya berbasis lanjut, jika yang terakhir ada anggapan
bahwa struktur departemen yang cukup kuat dan baik diberikan untuk mengelola
anggaran sehingga dibuat.
Apakah unit akademik
diberdayakan untuk membangun cadangan (atau defisit) dan bagaimana mereka
berbagi misalnya pendapatan dari biaya overhead pada penelitian, atau dari
'keuntungan' pada kursus pendek dengan pusat.
Bagaimana transparan
adalah RAM dan apa implikasi hal ini memiliki untuk diskusi akademik kebijakan?
Karakteristik dari institusi finansial yang sehat
Ada enam karakteristik
kunci dari universitas finansial yang sehat:
1. Solvabilitas jangka
pendek;
2. Retensi cadangan;
3. Manajemen yang efektif
dari utang jangka panjang;
4. Manajemen yang efektif
dari perkebunan;
5. Kemampuan untuk
menghasilkan non-dana negara;
6. Konsistensi strategi
anggaran dengan misi.
Sistem pendidikan
tinggi bervariasi dalam jumlah data keuangan yang mereka terbitkan tentang
lembaga dan Inggris mungkin adalah yang paling maju di Eropa dalam cara
menerbitkan data keuangan komparatif dan indikator kinerja keuangan. Data
tersebut sangat berharga karena mereka memungkinkan universitas untuk memantau
kinerja terhadap kelompok yang dipilih dari lembaga sejenis (misalnya
universitas dengan sekolah kedokteran) serta terhadap rata-rata nasional.
Dengan peningkatan meminjam sejumlah universitas di dunia yang luas telah
berusaha peringkat dari Standard and Poors yang menyediakan kerangka Peringkat
yang diakui secara internasional keuangan. Dari sini kita bisa belajar bahwa
Yale berperingkat AAA/A-1, University of Virginia AAA dan Bristol dan
Nottingham AA/stable/- (angka signifikan lebih baik daripada beberapa nama
rumah tangga dalam perdagangan ritel). Mendapatkan peringkat tersebut mungkin
merupakan bentuk seeking reputasi, universitas lebih bijaksana mungkin
memutuskan bahwa mereka akan lebih memilih fleksibilitas yang lebih besar dalam
negosiasi dengan bank dan rumah-rumah keuangan selain yang disediakan oleh
informasi tersebut tersedia untuk umum. Namun fakta bahwa universitas sedang
mencari untuk merek sendiri dengan cara ini memberitahu kita banyak tentang
sejauh mana pengelolaan keuangan mereka telah menjadi terkait erat dengan
kemampuan mereka untuk mempertahankan kinerja akademis mereka dalam lingkungan
global yang semakin kompetitif.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pada
dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik, tetapi
sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidak disiplinan dalam penggunaan
anggaran, serta pemimpin yang boros selalu menjadi fenomena tersendiri. Untuk
itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang efektif menuju
keseimbangan antara sistem yang ada dalam mendistribusikan sumbersumber dana
pendidikan di Indonesia.
3.2 SARAN
Masalah
keuangan harus dipecahkan secara bersama jika kita ingin mendapatkan peluang
yang maksimal bagi semua sekolah agar dapat berkembang. Usaha dan pendanaan mandiri
merupakan cara pemecahan yang sangat hakiki bagi sekolah yang benar-benar ingin
berkembang. Jika berkaitan dengan masalah keuangan, maka sebaiknya digunakan
sistem manajemen terbuka. Dengan manajemen terbuka, maka semua keadaan sekolah
baik atau buruk bisa diketahui oleh siapa saja.
DAFTAR PUSTAKA
Suryobroto, Manajemen
Pendidikan Di Sekolah. 2004. Jakarta. Rineka Cipta.
Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.
Danim, Sudarwan., dan Khairil. Profesi Kependidikan. 2011. Bandung. CV Alfabeta.
Dimock, ME. dkk. Administrasi Negara. 1992. Jakarta:
Rineka Cipta.
Idhochi Anwar, Moch. Administrasi Pendidikan dan Manajemen
Pendidikan Teori, Konsep dan Isu,
Belum ada tanggapan untuk "Manajemen Keuangan Sekolah"
Post a Comment